MANADO — Arah pengawasan publik terhadap tata kelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2025 memasuki fase eskalasi serius. Lembaga Perlindungan Konsumen Sulut melalui kepemimpinan Jan Macky Mambu resmi melayangkan Somasi II kepada SD Negeri 11 Manado sebagai sinyal tegas penguatan disiplin transparansi anggaran pendidikan di daerah.
Langkah tersebut menjadi simbol menguatnya barisan kontrol sosial dalam mengawal integritas pengelolaan keuangan negara di sektor pendidikan.
Setelah Somasi I tidak mendapat respons, LPK-SULUT menaikkan status pengawasan dengan menuntut keterbukaan penuh terhadap penggunaan Dana BOS 2025, termasuk data Dapodik, kesesuaian nominal anggaran, status rekening BOS, hingga dugaan potensi penyimpangan administrasi.
Dalam narasi kelembagaan yang sarat pesan reformasi birokrasi, LPK-SULUT menegaskan bahwa Dana BOS bukan sekadar instrumen pembiayaan pendidikan, melainkan mandat negara yang wajib dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel, dan terbuka kepada publik sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Somasi yang ditembuskan kepada Dinas Pendidikan Kota Manado, Inspektorat Daerah Kota Manado, Kejaksaan Negeri Manado, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara hingga Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara itu dinilai sebagai manuver institusional yang mempertegas hadirnya pengawasan lintas sektor terhadap pengelolaan dana pendidikan.
LPK-SULUT bahkan memberi ultimatum tiga hari kerja sebelum membawa persoalan ini ke ranah sengketa informasi, pemeriksaan institusional, hingga jalur penegakan hukum. Sikap tersebut dipandang sebagai alarm keras bagi tata kelola pendidikan agar tidak terjebak dalam “ruang gelap administrasi” yang berpotensi mengikis kepercayaan publik.
Di tengah arus reformasi pelayanan publik, langkah LPK-SULUT kini dipersepsikan sebagai gerakan moral sekaligus pengawalan demokrasi anggaran, di mana transparansi bukan lagi pilihan administratif, melainkan fondasi legitimasi pemerintahan dan integritas pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
☆lpks
